<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[PGAS-05&#x2F;Jan&#x2F;2021 07:24:32]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">$PGAS Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir bakal melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) demi menyelesaikan sengketa pajak antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Selain itu, langkah hukum lanjutan juga akan diambil sebagai upaya penyelesaian kasus tersebut. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan sengketa ini sudah berlangsung cukup lama dengan proses peradilan pertama saat PGN memenangkan kasus tersebut. Namun saat kasus tersebut telah masuk ke Mahkamah Agung (MA) justru perusahaan diwajibkan untuk membayarkan pajak ini. "Jadi langkah yang akan kami lakukan adalah ada dua, yang pertama kami akan bicarakan hal ini ke Kementerian Keuangan karena mereka sudah mengakui bahwa ini bukanlah objek pajak. Jadi Kementerian BUMN akan melakukan pembicaraan dengan Kemenkeu," kata Arya di Jakarta, Senin (4/1). Kedua, lanjutnya, pihaknya juga akan melihat nantinya yang namanya putusan ada berapa lagi kasus yang mirip. ¡°Nanti dengan dasar keputusan tersebut maka kami akan minta untuk PGN melakukan langkah hukum, misalnya PK [peninjauan kembali] 2 dan itu memungkinkan karena sudah diakui bahwa ini bukanlah objek pajak," terangnya. Adapun sengketa yang dimaksud adalah atas nilai pajak sebesar total Rp 6,88 triliun. Sengketa pertama atas transaksi Tahun Pajak 2012 dan 2013 yang telah dilaporkan di dalam catatan Laporan Keuangan PGN per 31 Desember 2017 dan seterusnya yang bernilai total Rp 3,06 triliun, ditambah dengan potensi denda. Nilai tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA). Manajemen PGN menyebutkan, pihaknya tengah mengevaluasi dan menyiapkan upaya hukum yang akan ditempuh yang pelaksanaannya akan dilakukan setelah menerima Salinan Putusan PK secara resmi sesuai prosedur yang ditetapkan UU Mahkamah Agung. Perusahaan juga telah menyampaikan kepada DJP untuk melakukan penagihan setelah upaya hukum terakhir.</p>
]]></description><link>http://forum.miraeasset.io/topic/776330/pgas-05-jan-2021-07-24-32</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 21:58:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://forum.miraeasset.io/topic/776330.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 06 Dec 2023 01:04:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>